Tuliskan Pertanyaan Anda Pada Form Dibawah Ini

Total Ada 24 Pertanyaan

  1. HAJRIN AMIN MK 29 Mar 2022, 08:54:21 WIB

    Ada seorang yg mengirim pesan ke istri saya dgn perkataan jorok,apakah bisa sy laporkan? Mohon petunjuknya ????

    HAJRIN AMIN MK 29 Mar 2022, 08:45:45 WIB

    Apakah bisa sy laporkan?mohon petunjuknya????

    Muhammad Ridzky Annur 25 Okt 2021, 11:50:14 WIB

    Pengaksesan data kontak hp dan Ancaman kepada saya

    Raden Nuh 17 Okt 2021, 13:23:08 WIB

    Mohon informasi mengenai alamat email Polda Sultra atau saluran pengaduan online yang dapat digunakan untuk menampung /menyampaikan pengaduan atau informasi dalam jumlah yang cukup besar atau dokumen-dokumen pendukung yang cukup banyak.

    Terima kasih

    Raden Nuh 17 Okt 2021, 13:20:01 WIB


    No. : 573/LP-RDA/X/2021 Jakarta, 15 Oktober 2021
    Lamp. : 1 (satu) fotocopy Berita Acara Pemeriksaan & Kronologis Kejadian
    Perihal : Permohonan Penjelasan/Klarifikasi Laporan Pengaduan 20 Januari 2020.

    Kepada Yth.
    BAPAK DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM
    KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
    Jl. Haluoleo No. 1
    Kendari – Sulawesi Tenggara


    Dengan hormat,

    Sehubungan maraknya teror, ancaman, telepon/SMS gelap kepada klien kami AHMAD YANI, NIK 3273130703660002, beralamat di Jalan Karawitan No. 53 Bandung, Jawa Barat, teror dan ancaman mana disampaikan melalui handphone / telepon seluler, yang menimbulkan kesan seolah-olan klien kami telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit 3 Subdit 3 Dit Reskrimum Polda Sultra, dengan ini kami kuasa hukum Ahmad Yani (terlampir surat kuasa), memohon kepada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara untuk berkenan kiranya memberi penjelasan kepada kami perihal perkara yang menyebut klien kami Ahmad Yani sebagai Terlapor, yaitu Laporan Pengaduan dari Sdr. ANTHAR SYADDAD AL DAMARY melalui kuasanya Zainal Abidin kepada Polda Sultra pada tanggal 20 Januari 2020, tanpa nomor laporan polisi/ nomor laporan pengaduan.
    Sebagai informasi dan pertimbangan Bapak, disampaikan sebagai berikut:
    1. Bahwa benar klien kami Ahmad Yani pada sekitar Maret-April 2020 dihubungi melalui telepon oleh oknum yang mengaku Penyidik Ditreskrimum Polda Sultra. Pada saat itu, klien kami diminta/ diundang datang menemui IPTU RAHMAN, penyidik Subdit 3 Dit. Reskrimum Polda Sultra di Kota Kendari.
    2. Bahwa undangan klarifikasi disampaikan bertepatan dengan situasi pandemi covid-19 sehingga tidak dimungkinkan klien kami datang secara langsung menemui penyidik di Kendari. (Surat Undangan Klarifikasi terlampir).
    3. Bahwa klien kami kemudian diminta keterangannya oleh penyidik melalui daftar pertanyaan yang dikirim melalui email (Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan – tanpa tanggal, terlampir).
    4. Bahwa sepengetahuan/ seingat klien kami, memang terdapat berbagai keganjilan terkait undangan klarifikasi yang diterima sekitar Maret-April tahun 2020, diantaranya:

    a. Format surat panggilan/undangan klarifikasi tidak sama / berbeda dengan format yang berlaku umum di lingkungan Polri.
    b. Tidak tercantum Nomor Laporan Polisi pada surat panggilan/undangan klarifikasi, Diktum Rujukan.
    c. Tidak tercantum Surat Perintah Penyelidikan dalam rujukan surat undangan.
    d. Perkara dilaporkan oleh Pelapor yang sama yaitu Anthar Syaddad Al Damary, yang sebelumnya telah 4 (empat) kali membuat surat laporan polisi/ pengaduan kepada kepolisian atas dugaan pidana yang sama terhadap diri klien kami selaku terlapor, di mana atas 4 (empat) laporan pengaduan sebelumnya telah ada kesimpulan hasil penyelidikan: Perkara Tidak Dapat Dilanjutkan.






    5. Bahwa klien kami Ahmad Yani tidak mengetahui dasar dan maksud pemeriksaan terhadap dirinya yang disebut oleh penyidik Briptu RISTON NRP 92050308 Badit Reskrimum Polda Sultra berdasarkan laporan pengaduan Saudara Zainal Abidin SH kuasa hukum Saudara Anthar Syaddad Al Damary, tanggal 20 Januari 2020 tanpa nomor laporan polisi. Kepada klien kami tidak diperlihatkan Laporan Pengaduan dimaksud.

    6. Mengenai tanggal / waktu pemeriksaan tidak dapat diketahui/klien kami lupa hari dan tanggalnya, fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diisi oleh klien kami tidak tercantum hari dan tanggal pemeriksaan.
    7. Bahwa klien kami tidak tahu dasar dan maksud permintaan keterangan oleh penyidik, dikarenakan sebelumnya telah ada 4 (empat) laporan polisi, dengan pelapor yang sama dan perkara yang sama:

    ? Pelapor : Anthar Syaddad Al Damary (atau kuasa hukumnya)
    ? Terlapor : Ahmad Yani
    ? Perkara : Pasal 263, 372, 378 KUH Pidana.
    Laporan Polisi yang diterbitkan:
    1) No. LP/348/X/2012/ SPKT Polda Sultra tanggal 4 Oktober 2012;*
    2) No. LP/2052/IV/2016/Dit. Reskrim

    Fanny 17 Sep 2021, 15:35:06 WIB

    Apakah pelayanan pembuatan/perpanjangan surat SKCK yang berdomisili dari luar kota kendari bisa di lakukan di kantor POLDA SULTRA kota Kendari? Dan jika bisa, untuk jadwal pelayanannya hari apa saja?
    Terimakasih

    Dewi Anjarwati 13 Sep 2021, 16:37:20 WIB

    Surat keterangan hilang ATM Bank Sultra

    Rahmat Bachtiar 03 Sep 2021, 10:23:47 WIB

    Tolong An.Pak Munawar Polsek Rakadua
    Lama sekali menjanji BPKB motorku
    Trus sisa utangnya gak mau dibayar

    Firman Marwan 19 Jun 2021, 03:06:40 WIB

    Apakah saya dapat melapor tanpa harus datang ke polda sultra atau polres kendari berhubung saya berdomisili di kota makassar

    ARMIND DJAMALUDDIN 24 Apr 2021, 11:52:41 WIB

    Mohon Bantuanya ..
    Ada org cina d Molore Konawe utara pemilik tambang PT TBK tidak mau bayar pelunasan perangkat wifi yg saya pasangkan d kantor mereke, dgn alasan tidak online padahal saya sdh cek pemakaian data internet lancar, sdh d coba hasilnya online dan data internetnya sampai saat ini terpakai, mohon bantuanya paK
    Langkah apa yg harus saya lakukan, berhubung kariawan yg bekerja sebagai supir adlah warga setempat, apabila saya bersikeras menagih sisa pembayaran sebesar 12jt saya takut bisa d keroyok kariwan tambang tsb.
    Harga yg saya kasi 19jt
    Sdh d DP 7 juta tapi selesai saya pasang dy menolak membayar, karna supirnya bersikeras untuk tidak membayar, katanya internetnya lambat, dalam surat permohonan pemasangan tidak d minta berapa kecepatannya hanya harus oN line dan sdh sy kasi online.
    Data yg saya masukan juga sdh terpakai, sy punya bukti surat permohonan dan bukti pemakaian data internetnya.
    Langkah apa yang harus saya lakukan.

    Arafah 05 Apr 2021, 16:53:29 WIB

    Kiranya dalam hal penambangan yg tdk sesuai dapat di tertipkan. Dimana tujuan dr penambangan utk masyarakat kab.kolaka.

    Arafah 05 Apr 2021, 15:25:38 WIB

    PD aneka usaha kolaka melakukan pembiaran penambangan di areal HPK di iup pd aneka usaha kolaka, di mana pd aneka usaha perusahaan milik pemerintah kab.kolaka

    dr. Yusuf Harkian Hamundu 29 Mar 2021, 10:30:16 WIB

    mengadukan THM di daerah ruko Kompleks Palm Beach Residence kota Baubau kelurahan Sulaa kecamatan Betoambari, yaitu Karaoke Diamond, di mana mereka beroperasi melewati batas jam operasional yang ditentukan PERDA Kota Baubau Nomor 2 tahjn 2017, serta mengganggu ketentraman lingkungan dengan suara musik yang nyaring sehingga membuat sulit tidur.
    Mohon kebijakannya untuk penertiban, apalagi semalam malam Nisfu Sya'ban dan kita sudah mendekati bulan suci Ramadhan.
    Jika boleh,minta tolong disampaikan juga kepada Satpol PP Baubau (karena mereka belum memiliki sarana pengaduan).
    Terimakasih dan selamat bertugas, semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT, aammiinn

    arsya 02 Mar 2021, 07:34:49 WIB

    mohon ijin komandan pengaduan saya di Dit Reskrimum belum ditindaklanjuti.

    Gede 02 Mar 2021, 07:34:42 WIB

    Sy mau melaporkan masalah penyerobotan tanah

    Tahmid 02 Mar 2021, 07:34:38 WIB

    Sy sudah melapor beberapa kali tapi belum ada tindak lanjut untuk kasus saya?

    riat 02 Mar 2021, 07:34:37 WIB

    permintaan kepastian hukum

    ibar 02 Mar 2021, 07:34:29 WIB

    pak laporan saya kenapa belum di tindak lanjuti

    firman 22 Feb 2021, 10:32:21 WIB

    bisakh sy mengadu

    MOHAMED RASHID RAMLEE 04 Feb 2021, 10:52:25 WIB

    saya warga Singapore. Order pembelian Kayu Balsa wang DP sudah d transfer tapi barang tidak di=kirim sudah jadi penipuan. Bagaima saya harus dan melaporkan.
    \Ini terjadi di daerah Dula dekat dengan Ambon

    Nursan 18 Jan 2021, 23:28:42 WIB

    1. PT. Binanga Hartama Raya.

    Bahwa PT. Binanga Hartama Raya memiliki IUP Operasi Produksi di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah (Ha) 185,00 yang berlaku sejak 23 Juni 2011 – 23 Juni 2031 dan dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara dengan SK Nomor 324 Tahun 2011.

    Bahwa dalam IUP PT. Binanga Hartama Raya terdapat Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sesuai Surat Keputusan Penunjukan Nomor 465/Menhut-II/2011 pada tanggal 9 Agustus 2011.

    Bahwa sesuai dengan kondisi lapangan, PT. Binanga Hartama Raya diduga melakukan menggarap Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dalam melakukan aktivitas pertambangan di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Bahwa PT. Binanga Hartama Raya diduga melakukan aktivitas pertambangan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Bahwa PT. Binanga Hartama Raya diduga sudah melakukan pengapalan dan penjualan ore nikel dari hasil menggarap di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

    Bahwa PT. Binanga Hartama Raya diduga sudah beberapa kali menuai protes diantaranya dari Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bina Wahana XIX Konawe Utara Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 Mei 2018 sesuai rilis pers di media online (https://zonasultra.com/pt-binanga-hartama-raya-di-konut-diduga-merambah-hutan.html) dan Lembaga Poros Muda Sultra pada tanggal 7 september 2020 sesuai dalam media online (https://sultranews.co.id/pt-binanga-hartama-raya-diduga-menambang-dalam-kawasan-hutan-tanpa-ippkh/)

    Bahwa walaupun sudah menuai protes, PT. Binanga Hartama Raya diduga selalu menggarap ore nikel dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

    2. PT. Celebes Pasific Minerals.

    Bahwa PT. Celebes Pasific Minerals memiliki IUP Eksplorasi di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah (Ha) 501,00 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara dengan SK Nomor 138 Tahun 2011.

    Bahwa Menurut Lampiran Pengumuman Menteri ESDM RI Nomor 1658.Pm/04/DJB/2016 tanggal 26 November 2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-duapuluh dan daftar IUP yang dicabut oleh Penerbit Izin, bahwa PT. Celebes Pasific Minerals merupakan salah satu Perusahaan yang masuk dalam Daftar IUP yang telah dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai Nomor SK 540/1367 dan sesuai dengan Lampiran Pengumuman Kementrian ESDM RI Nomor 1587.Pm/04/DJB/2017 tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-duapuluh Lima, Pembatalan C&C, dan Daftar IUP yang telah dicabut oleh Penerbit Izin sesuai pengajuan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/175 pada tanggal 31 Januari 2017 tentang usulan pencabutan CNC/SK pencabutan IUP/SK Pengakhiran IUP.

    Bahwa melalui rujukan SK Bupati Konawe Utara Nomor 540/1367 dan Pengumuma Menteri ESDM RI, seharusnya PT. Celebes Pasific Minerals sudah tidak lagi memiliki IUP dan tidak bisa melakukan aktivitas Pertambangan Nikel.

    Bahwa sesuai dengan kondisi lapangan, PT. Celebes Pasific Minerals yang tanpa memiliki IUP diduga telah melakukan aktivitas pertambangan (operasi produksi) dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

    Bahwa PT. Celebes Pasific Minerals diduga sudah melakukan pengapalan dan penjualan ore nikel dari hasil menggarap di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
    Bahwa setelah melakukan aktivitas pertambangan (operasi produksi) dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Celebes Pasific Minerals saat ini diduga kembali melakukan aktivitas pertambangan ore nikel tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam bekas IUPnya samping Lokasi IUP PT. Binanga Hartama Raya di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Bahwa PT. Celebes Pasific Minerals diduga sudah beberapa kali menuai protes dan dilaporkan kepada Pihak Penegak Hukum (Polda Sultra) diantaranya dari Lembaga PEMBOM Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 September 2020 sesuai rilis pers di media online (http://thepasarwajonews.com/diduga-tidak-punya-iup-pembom-sultra-minta-polda-hentikan-aktivutas-pt-celebes-pasific-mineral/) dan Lembaga BAPEKA Sultra pada tanggal 17 Desember 2020 sesuai dalam rilis pers media online (https://rakyatsultra.com/2020/12/baperka-sultra-duga-iup-sudah-mati-tapi-pt-celebes-pasifik-mineral-tetap-menambang-dan-diduga-menggarap-hutan-lindung/) serta Lembaga FORMASI Sultra pada tanggal 6 Oktober 2020 sesuai rilis pers media online (https://www.kendarimerdeka.com/diduga-gunakan-iup-mati-dan-garap-hutan-lindung-formasi-laporkan-pt-selebes-pasific-mineral-di-polda-sultra/)

    Bahwa walaupun sudah menuai protes, PT. Celebes Pasific Minerals yang tak memiliki IUP diduga selalu menggarap ore nikel dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

    Dari uraian yang terterah diatas, diduga telah terjadi kerusakan hutan produksi terbatas (HPT) di Desa Marombo dan Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang diduga dilakukan oleh PT. Binanga Hartama Raya dan PT. Celebes Pasific Minerals, sehingga diduga menyalahi aturan perundang-undangan antara lain :
    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 17 Ayat 1 “Setiap orang dilarang (a) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazin atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri, (b) melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri”.
    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 35 Ayat (1) “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari perintah pusat”. Ayat (2) “Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian a)Nomor indul berusaha, b)Sertifikat standar, dan c)Izin”. Ayat (3) “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) terdiri atas a)IUP, b)IUPK, c)IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, d)IPR, e)SIPB, f)Izin Penugasan, g)Izin Pengangkutan dan Penjualan, h)IUJP, i)IUP untuk penjualan”. Ayat (4) “Pemerintah pusat dapat mendelegasikan pengurusan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

    Dugaan permasalahan yang dilakukan oleh pihak PT. Binanga Hartama Raya dan PT. Celebes Pasific Minerals seharusnya bisa mendapatkan konsekuensi hukum sesuai aturan perundang-undangan antara lain :
    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 89 Ayat 2 “Korporasi yang pasal 17 ayat 1 huruf (a) dan (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.
    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158 “Setiap Orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

    Bahwa wacana publik saat ini, diduga PT. Celebes Pasific Minerals telah didukung oleh Oknum Aparat sesuai pernyataan Lembaga Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra pada tanggal 6 Desember 2020 melalui rilis pers media online (rakyatsultra.com/2020/12/pt-celebes-pasific-mineral-tambang-ilegal-yang-diduga-dibeking-aparat/), sehinga bebas melakukan aktivitas pertambangan tanpa IUP dan di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tanpa IPPKH yang dikeluarkan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

    Sehubungan dengan hal-hal diatas, mohon kiranya Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara U.p. Dit Rekrimsus Polda Sulawesi Tenggara untuk memproses dengan menindaklanjuti dan menuntaskan Dugaan Ilegal Mining PT. Binanga Hartama Raya dan PT. Celebes Pasific Minerals di Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, agar ada kepastian hukum yang jelas terhadap perusahaan tambang yang melakukan dugaan ilegal mining di Sulawesi Tenggara.

    Perlu Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara U.p. Dit Rekrimsus Polda Sulawesi Tenggara ketahui, bahwa kami baru melakukan langkah persuasif atas dugaan ilegal mining PT. Binanga Hartama Raya dan PT. Celebes Pasific Minerals, dan apabila tidak ditindak lanjuti, maka kami juga akan mempablikasikan kepada masyarakat bahwa ada dugaan konspirasi Pihak Kepolisian Polda Sultra dengan Pihak Perusahaan Tambang yang melakukan dugaan ilegal mining termaksud yang ada di Bolok Matarape dan Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

    MURSID AR RAHMA 29 Des 2020, 16:06:08 WIB

    Saya ingin Tembuskan surat kepada polda

    Sahdar Saputra 17 Des 2020, 07:04:58 WIB

    Assalamu alaikum,pak!
    Dulunya saya membuat skck di kabupaten kolaka utara, tp skrng sudah habis masa aktifnya, dan saya ingin memperpanjang di kota kendari. Apakah bisa diperpanjang di kota kendari?

    Bripda MUHAMMAD LUTHFI 27 Mar 2020, 09:38:40 WIB

    Kesan dan pesan saya ketika mengikuti sosialisasi tik polda sultra yaitu materinya sangat menarik dan saya bisa mngetahui tentang bidtik di polda sultra.

Kanan - Iklan SidebarPolisiku

STATISTIK PENGUNJUNG

  • User Online : 2
  • Today Visitor : 118
  • Hits hari ini : 297
  • Total pengunjung : 35121