Tuliskan Pertanyaan Anda Pada Form Dibawah Ini

Total Ada 5 Pertanyaan

  1. Nursan 18 Jan 2021, 23:28:42 WIB

    1. PT. Binanga Hartama Raya.

    Bahwa PT. Binanga Hartama Raya memiliki IUP Operasi Produksi di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah (Ha) 185,00 yang berlaku sejak 23 Juni 2011 – 23 Juni 2031 dan dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara dengan SK Nomor 324 Tahun 2011.

    Bahwa dalam IUP PT. Binanga Hartama Raya terdapat Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sesuai Surat Keputusan Penunjukan Nomor 465/Menhut-II/2011 pada tanggal 9 Agustus 2011.

    Bahwa sesuai dengan kondisi lapangan, PT. Binanga Hartama Raya diduga melakukan menggarap Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dalam melakukan aktivitas pertambangan di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Bahwa PT. Binanga Hartama Raya diduga melakukan aktivitas pertambangan di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Bahwa PT. Binanga Hartama Raya diduga sudah melakukan pengapalan dan penjualan ore nikel dari hasil menggarap di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

    Bahwa PT. Binanga Hartama Raya diduga sudah beberapa kali menuai protes diantaranya dari Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bina Wahana XIX Konawe Utara Sulawesi Tenggara pada tanggal 8 Mei 2018 sesuai rilis pers di media online (https://zonasultra.com/pt-binanga-hartama-raya-di-konut-diduga-merambah-hutan.html) dan Lembaga Poros Muda Sultra pada tanggal 7 september 2020 sesuai dalam media online (https://sultranews.co.id/pt-binanga-hartama-raya-diduga-menambang-dalam-kawasan-hutan-tanpa-ippkh/)

    Bahwa walaupun sudah menuai protes, PT. Binanga Hartama Raya diduga selalu menggarap ore nikel dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

    2. PT. Celebes Pasific Minerals.

    Bahwa PT. Celebes Pasific Minerals memiliki IUP Eksplorasi di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah (Ha) 501,00 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Utara dengan SK Nomor 138 Tahun 2011.

    Bahwa Menurut Lampiran Pengumuman Menteri ESDM RI Nomor 1658.Pm/04/DJB/2016 tanggal 26 November 2016 tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-duapuluh dan daftar IUP yang dicabut oleh Penerbit Izin, bahwa PT. Celebes Pasific Minerals merupakan salah satu Perusahaan yang masuk dalam Daftar IUP yang telah dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai Nomor SK 540/1367 dan sesuai dengan Lampiran Pengumuman Kementrian ESDM RI Nomor 1587.Pm/04/DJB/2017 tanggal 11 Agustus 2017 Tentang Penetapan IUP Clear and Clean Ke-duapuluh Lima, Pembatalan C&C, dan Daftar IUP yang telah dicabut oleh Penerbit Izin sesuai pengajuan Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 540/175 pada tanggal 31 Januari 2017 tentang usulan pencabutan CNC/SK pencabutan IUP/SK Pengakhiran IUP.

    Bahwa melalui rujukan SK Bupati Konawe Utara Nomor 540/1367 dan Pengumuma Menteri ESDM RI, seharusnya PT. Celebes Pasific Minerals sudah tidak lagi memiliki IUP dan tidak bisa melakukan aktivitas Pertambangan Nikel.

    Bahwa sesuai dengan kondisi lapangan, PT. Celebes Pasific Minerals yang tanpa memiliki IUP diduga telah melakukan aktivitas pertambangan (operasi produksi) dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

    Bahwa PT. Celebes Pasific Minerals diduga sudah melakukan pengapalan dan penjualan ore nikel dari hasil menggarap di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
    Bahwa setelah melakukan aktivitas pertambangan (operasi produksi) dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. Celebes Pasific Minerals saat ini diduga kembali melakukan aktivitas pertambangan ore nikel tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam bekas IUPnya samping Lokasi IUP PT. Binanga Hartama Raya di Desa Marombo Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

    Bahwa PT. Celebes Pasific Minerals diduga sudah beberapa kali menuai protes dan dilaporkan kepada Pihak Penegak Hukum (Polda Sultra) diantaranya dari Lembaga PEMBOM Sulawesi Tenggara pada tanggal 21 September 2020 sesuai rilis pers di media online (http://thepasarwajonews.com/diduga-tidak-punya-iup-pembom-sultra-minta-polda-hentikan-aktivutas-pt-celebes-pasific-mineral/) dan Lembaga BAPEKA Sultra pada tanggal 17 Desember 2020 sesuai dalam rilis pers media online (https://rakyatsultra.com/2020/12/baperka-sultra-duga-iup-sudah-mati-tapi-pt-celebes-pasifik-mineral-tetap-menambang-dan-diduga-menggarap-hutan-lindung/) serta Lembaga FORMASI Sultra pada tanggal 6 Oktober 2020 sesuai rilis pers media online (https://www.kendarimerdeka.com/diduga-gunakan-iup-mati-dan-garap-hutan-lindung-formasi-laporkan-pt-selebes-pasific-mineral-di-polda-sultra/)

    Bahwa walaupun sudah menuai protes, PT. Celebes Pasific Minerals yang tak memiliki IUP diduga selalu menggarap ore nikel dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

    Dari uraian yang terterah diatas, diduga telah terjadi kerusakan hutan produksi terbatas (HPT) di Desa Marombo dan Desa Boenaga Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang diduga dilakukan oleh PT. Binanga Hartama Raya dan PT. Celebes Pasific Minerals, sehingga diduga menyalahi aturan perundang-undangan antara lain :
    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 17 Ayat 1 “Setiap orang dilarang (a) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazin atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri, (b) melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri”.
    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 35 Ayat (1) “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari perintah pusat”. Ayat (2) “Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian a)Nomor indul berusaha, b)Sertifikat standar, dan c)Izin”. Ayat (3) “Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) terdiri atas a)IUP, b)IUPK, c)IUPK sebagai kelanjutan operasi Kontrak/Perjanjian, d)IPR, e)SIPB, f)Izin Penugasan, g)Izin Pengangkutan dan Penjualan, h)IUJP, i)IUP untuk penjualan”. Ayat (4) “Pemerintah pusat dapat mendelegasikan pengurusan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

    Dugaan permasalahan yang dilakukan oleh pihak PT. Binanga Hartama Raya dan PT. Celebes Pasific Minerals seharusnya bisa mendapatkan konsekuensi hukum sesuai aturan perundang-undangan antara lain :
    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 89 Ayat 2 “Korporasi yang pasal 17 ayat 1 huruf (a) dan (b) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.
    Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 158 “Setiap Orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

    Bahwa wacana publik saat ini, diduga PT. Celebes Pasific Minerals telah didukung oleh Oknum Aparat sesuai pernyataan Lembaga Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra pada tanggal 6 Desember 2020 melalui rilis pers media online (rakyatsultra.com/2020/12/pt-celebes-pasific-mineral-tambang-ilegal-yang-diduga-dibeking-aparat/), sehinga bebas melakukan aktivitas pertambangan tanpa IUP dan di dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) tanpa IPPKH yang dikeluarkan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

    Sehubungan dengan hal-hal diatas, mohon kiranya Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara U.p. Dit Rekrimsus Polda Sulawesi Tenggara untuk memproses dengan menindaklanjuti dan menuntaskan Dugaan Ilegal Mining PT. Binanga Hartama Raya dan PT. Celebes Pasific Minerals di Kecamatan Lasolo Kepulauan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, agar ada kepastian hukum yang jelas terhadap perusahaan tambang yang melakukan dugaan ilegal mining di Sulawesi Tenggara.

    Perlu Bapak Kapolda Sulawesi Tenggara U.p. Dit Rekrimsus Polda Sulawesi Tenggara ketahui, bahwa kami baru melakukan langkah persuasif atas dugaan ilegal mining PT. Binanga Hartama Raya dan PT. Celebes Pasific Minerals, dan apabila tidak ditindak lanjuti, maka kami juga akan mempablikasikan kepada masyarakat bahwa ada dugaan konspirasi Pihak Kepolisian Polda Sultra dengan Pihak Perusahaan Tambang yang melakukan dugaan ilegal mining termaksud yang ada di Bolok Matarape dan Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

    MURSID AR RAHMA 29 Des 2020, 16:06:08 WIB

    Saya ingin Tembuskan surat kepada polda

    Sahdar Saputra 17 Des 2020, 07:04:58 WIB

    Assalamu alaikum,pak!
    Dulunya saya membuat skck di kabupaten kolaka utara, tp skrng sudah habis masa aktifnya, dan saya ingin memperpanjang di kota kendari. Apakah bisa diperpanjang di kota kendari?

    Bripda MUHAMMAD LUTHFI 27 Mar 2020, 09:38:40 WIB

    Kesan dan pesan saya ketika mengikuti sosialisasi tik polda sultra yaitu materinya sangat menarik dan saya bisa mngetahui tentang bidtik di polda sultra.

    syarif 18 Mar 2020, 08:46:46 WIB

    tes pertanyaan

Kanan - Iklan SidebarPolisiku

STATISTIK PENGUNJUNG

  • User Online : 2
  • Today Visitor : 45
  • Hits hari ini : 154
  • Total pengunjung : 4131